Karya Ilmiah
TESIS (4824) - Akibat Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didalamnya Terdapat Data dan atau Keterangan Palsu
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (yang selanjutnya disebut PPJB) sebagai salah
satu contoh akta yang dibuat dihadapan notaris, dengan menggambarkan bahwa
substansi PPJB menggambarkan suatu perjanjian sebagai salah satu bentuk rencana
dilakukannya peralihan hak atas tanah dan bangunan, para pihak saling berjanji untuk
melakukan jual beli (penundaan disebabkan karena antara lain pajak belum dibayar,
harga belum lunas, sertifikat masih dalam pengurusan dan sebagainya). Tanggung
jawab Notaris terhadap pembuatan PPJB tidak berbeda dengan akta-akta pihak
lainnya, yaitu pada awal dan akhir akta yang menggambarkan keterangan notaris.
Mengenai badan atau isi akta, sepenuhnya menjadi beban para pihak tak terkecuali
terkait data-data yang diberikan kepada Notaris sebagai dasar. Namun, tidak sedikit
notaris yang bertindak tidak berdasarkan aturan-aturan yang ada. Tipe penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tipe yuridis normatif. Terdapat beberapa
pendekatan yang digunakan dalam menjawab dalam penelitian ini adalah Pendekatan
Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach)). Hasil penelitian ini menunjukkan Pendaftaran PPJB Pasca terbitnya
Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada Pasal 90 ayat (1) PP
No. 18/2021 menyebutkan: “Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan
permohonan pencatatan perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sewa atas
Tanah terdaftar ke Kantor Pertanahan” Tanggung jawab Notaris terhadap akta
PPJB yang dibuat dihadapanya yaitu pertanggungjawaban secara perdata akibat
adanya suatu perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban secara pidana karena
adanya pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam KUHP
Kata Kunci: PPJB, Notaris, Pertanggungjawaban Pidana.
032024253043 | 4824 Adh a | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain