Karya Ilmiah

SKRIPSI (6373) - Pertanggungjawaban Hukum Wajib Pajak Penghasilan Dalam sistem SelfAssessment

---

Sistem peraturan yang mengatur tentang pungutan berdasarkan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya pembebanan masyarakat seperti pajak dan pungutan lainnya harus bersifat memaksa dan diatur di dalam undang- undang. Pajak merupakan suatu kontribusi yang harus dibayar secara wajib kepada wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia ialah system Self assessment. Sistem ini mengajarkan wajib pajak untuk memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. Sistem ini juga memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk membayar, mengitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan pungutan yang telah ditetapkan. Namun fenomena yang terjadi menujukkan bahwasanya penagihan pajak yang telah dilakukan semaksimal mungkin tidak juga membuat angka tunggakan pajak menurun. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa sistem self assessment belum sepenuhnya berhasil diterapkan di Indonesia, dikarenakan sanksi yang diberikan oleh wajib pajak sering kali belum berjalan dengan maksimal dan menjukukan adanya ketidakpastian hukum yang akan membingungkan dan merugikan wajib pajak yang bersangkutan.

---

Ketersediaan

032011133274

6373

Ruang Skripsi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

6373

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PAJAK PENGHASILAN
SYSTEM SELF ASSESSMENT
SURAT PAKSA
UTANG PAJAK
PENGAWASAN PAJAK

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar