Karya Ilmiah

SKRIPSI (6346) - Prinsip Transparan Dalam Pembentukan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

---

Prinsip transparan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kondisi dimana keseluruhan ketentuan dan informasi mengenai pengadaan sifatnya terbuka bagi calon penyedia barang dan jasa. Prinsip transaparan sendiri telah diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa, PPK maupun POKJA berlandaskan dengan prinsip transparan yaitu salah satunya pada tahapan pemberian penjelasan atau aanwijzing. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan antara teori dengan praktik langsung yang dilakukan oleh PPK maupun POKJA. Dalam penelitian ini membahas mengenai aanwijzing sebagai perwujudan prinsip transparan dalam pembentukan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dan upaya hukum bagi calon penyedia terkait adanya penyimpangan pada tahapan pembentukan kontrak. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian penjelasan atau aanwijzing merupakan suatu bentuk dari prinsip transparan, namun dalam pengimplementasian banyak terjadi permasalahan karena PPK maupun POKJA tidak menerapkan prinsip transparan. Selain itu, sanggah, sanggah banding, pengaduan, serta melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan suatu bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan.

---

Ketersediaan

032011133116

6346

Ruang Skripsi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

6346

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PRINSIP TRANSPARAN
AANWIJZING

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar