Karya Ilmiah
SKRIPSI (6314) - Implikasi Daerah Hasil Pemekaran Wilayah Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Pada Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah Dan Papua Pegunungan
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan. Pemilihan umum menjadi sebuah proses yang melibatkan pemilihan yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan 3 Rancangan Undang-undang terkait pembentukan provinsi baru di Papua untuk menjadi Undang-Undang. Skripsi ini berfokus pada dua rumusan masalah yakni bagaimana hak konstitusional masyarakat hasil pemekaran wilayah dalam pemilu dan bagaimana alokasi kursi DPR dan DPRD dalam Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan sebagai daerah hasil pemekaran wilayah. Pada mulanya, rumusan masalah tersebut didasarkan pada sebuah permasalahan berupa kekosongan hukum yakni pembagian alokasi kursi untuk pemilihan legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) pada Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tidak diatur secara jelas hingga kemudian Pemerintah menerbitkan Perppu terhadap UU Pemilu. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian Doctrinal Research yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait aturan - aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu dan menganalisis aturan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kekaburan norma atas pemilu pada Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
031911133152 | 6314 | Ruang Skripsi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain