Karya Ilmiah

TESIS (4499) - Tanggung Jawab Pemerintah Bagi Korban Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Feminist Legal Theory

---

Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan atau moral offences, dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia. Dalam lingkungan kerja ASN, perempuan sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual yang pelakunya seorang rekan kerja di lingkungan ASN. Pemerintah Indonesia ikut bertanggung jawab dalam rangka memenuhi keadilan bagi korban pelecehan seksual, tanggung jawab dari sisi hukum pidana sebagai responsibility hal ini menyangkut soal nilai-nilai moral. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan upaya untuk membumikan kesetaraan gender dan menjadi payung hukum yang dapat melindungi perempuan, undang-undang ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap para korban kejahatan seksual.

---

Ketersediaan

032024153043

4499 Rah t

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4499 Rah t

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

FEMINISME--HUKUM ISLAM
TANGGUNG JAWAB NEGARA
Pelecehan seksual

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar