Karya Ilmiah
TESIS (4422) - Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Demi Mewujudkan Bentuk Dan Nilai Ganti Rugi Yang Adil Dan Proporsional
Dalam pembangunan demi kepentingan bangsa dan negara, tak jarang pemerintah
mengalami kesulitan dalam melakukan perluasan serta penambahan fungsi tanah
yang ada. Semakin sedikitnya tanah yang dimiliki pemerintah membuat pemerintah
terkadang melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam peraturan tersebut
diatur mengenai bagaimana prosedur pengadaan tanah pada tanah target hingga
bagaimana prosedur ganti rugi yang akan diberikan pada pihak yang akan
dibebaskan tanahnya. Tak jarang dalam pengaplikasiannya, justru pihak yang
dibebaskan tanahnya malah tidak terima dengan besaran ganti rugi yang diajukan.
Prosedur yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut ialah melalui
permohonan keberatan melalui pengadilan negeri. Namun dalam beberapa putusan
ditemukan bahwa beberapa pihak yang dirugikan justru menggugat pemerintah
dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini membuat adanya
dualisme tata cara pengajuan keberatan atas ganti rugi yaitu melalui permohonan
atau gugatan. Temuan yang ditemukan penulis ialah bahwa harus ada suatu
unifikasi atau rekonfigurasi peraturan terkait agar tidak menimbulkan suatu
kebingungan serta dapat menjamin keadilan dalam penentuan besaran ganti rugi
agar nantinya diharapkan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini
berjalan lancar tanpa merugikan salah satu pihak.
Kata Kunci: Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Ganti Rugi,
Perbuatan Melawan Hukum
031814153045 | 4422 Wan b | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain