Karya Ilmiah
TESIS (4329) - Pelibatan TNI Dalam Mengatasi Aksi Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Peradilan Pidana
Peristiwa tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia membuat masyarakat merasa takut terhadap ancaman terorisme, sehingga pemerintah merevisi undang-undang tentang terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut mengatur pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada Pasal 43I dan juga pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dalam pasal ini pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang atau yang disingkat sebagai OMSP.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah kewenangan TNI pada pemberantasan tindak pidana terorisme dan akibat hukum pelibatan TNI dalam mengatasi aksi tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi aksi tindak pidana terorisme menimbulkan akibat hukum yaitu bahwa TNI masuk dalam ranah sistem peradilan pidana yang dimana akan bertentangan dengan sistem TNI yaitu yang tunduk pada sistem militer dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia belum secara jelas mengatur tentang batasan-batasan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, dan belum juga terdapat mengatur tentang mekanisme pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sehingga akan berdampak pada tumpang tindih tugas dan fungsi antara TNI dan Polri dalam mengatasi aksi terorisme.
032024153002 | 4329 Hut p | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain