Karya Ilmiah
TESIS (4285) - Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Terkait Ketiadaan Surat Perintah Undercover Buy
Tindak pidana Narkotika merupakan suatu tindakan yang terdiri atas kegiatan seperti: menyimpan, memperjualbelikan, dan menggunakan Narkotika tanpa hak dan izin resmi dari pihak terkait. Apabila terbukti melakukan Tindak pidana Narkotika, maka akan dipidana hingga dijatuhi putusan oleh lembaga peradilan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah Apakah akibat hukum undercover buy tanpa perintah pimpinan dan Apakah putusan hakim yang menyatakan Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima dapat dibenarkan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni dengan mendasaran pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim atau yurisprudensi. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa literature berupa buku, media elektronik (internet), dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akibat hukum undercover buy tanpa perintah pimpinan maka sebagaimana keberlakuan asas legalitas yang telah dijelaskan di dalam Pasal Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan pasal 79 UU 35/2009 penangkapan yang dilakukan terhadap diri terdakwa tidak memenuhi ketentuan syarat formil dan karenanya demi hukum penangkapan yang dilakukan menjadi tidak sah. Kemudian putusan hakim yang menyatakan dapat dibenarkan menurut hukum sepanjang terpenuhi Terdapat alasan pengecualian penuntutan pidana yang telah diatur dan ditentukan dalam pasal 55 dan pasal 128 UU 35/2009 dan Adanya permintaan peninjauan kembali sebagaimana maksud Pasal 263 ayat(2) huruf a KUHAP.
Perlu adanya suatu pedoman yang mengatur, memberi kepastian hukum, dan menjamin terpenuhinya hukum pidana formil manakala upaya hukum. Perlu dibuat suatu aturan yang mengatur dan menegaskan tentang hal-hal yang belum diatur sama sekali yaitu dalam hal apa tuntutan jaksa tidak dapat diterima.
Kata Kunci : Penuntutan, Tidak Diterima, Pembelian Terselubung
031914153065 | 4285 Sya p | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain