Karya Ilmiah
TESIS (4042) - Kedudukan Hukum Kewajiban Ingkar (Verschoningsplicht) Sebagai Kewajiban Profesi Jabatan Notaris
Salah satu yang menarik apabila mengkaji profesi jabatan notaris
khususnya mengenai kewajiban ingkar yang dimiliki notaris. Bahwa notaris
sebagai jabatan kepercayaan wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan
yang diperoleh dalam pembuatan akta autentik, kecuali Undang-Undang
menentukan lain. Namun faktanya kewajiban ingkar ini seringkali menjadi
persoalan dalam proses peradilan. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan
terhadap batasan kewajiban ingkar yang dimiliki notaris berdasarkan Pasal 16 ayat
(1) huruf f UUJN-P dimana notaris harus menjaga kerahasian isi akta yang
dibuatnya, bagaimana kedudukan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan
pidana serta tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban ingkarnya.
Rumusan masalah dari penelitian ini dimulai dari ratio legis kewajiban ingkar
(Verschoningsplicht) berdasarkan UUJN-P. Kemudian membahas mengenai
batasan-batasan kewajiban ingkar notaris. Metode penelitian yang digunakan
dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (legal research), dengan
menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (Statue Approach) dan
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini
menyimpulkan, Pertama adanya kewajiban ingkar yang dimiliki notaris sebagai
perlindungan hak para pihak. Kedua, didalam praktek peradilan seringkali nama
Notaris terseret dalam perkara pidana atau perkara perdata, baik sebagai pelaku
ataupun sebagai saksi. Notaris seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa
penyidik, hakim sering mengabaikan adanya kewajiban ingkar notaris dimana
prosedur pemanggilan notaris perlu memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan
Notaris tetapi masih banyak penegak hukum yang mengabaikannya.
Kata kunci: Kedudukan hukum, Kewajiban ingkar, Profesi Jabatan Notaris.
031924253038 | 4240 Fai k | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain