Karya Ilmiah

SKRIPSI (5893) - Akibat Hukum Kebijakan Wajib Vaksin Covid-19 Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Pelayanan Publik

---

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Vaksinasi covid-19 merupakan bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengharuskan wajib vaksin covid-19 sebagai persyaratan utama dalam
memperoleh pelayanan publik menimbulkan akibat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal kebijakan yang diambil pemerintah dengan menjadikan bukti telah vaksin covid-19 sebagai persyaratan untuk memperoleh pelayanan publik, tujuan dari adanya kebijakan tersebut selain sebagai perlindungan kepada masyarakat juga sebagai tujuan dari pemerintah untuk mencapai kekebalan kelompok agar Indonesia bisa segera beradaptasi dengan virus covid-19 dan mencabut status darurat. Terdapat kelompok masyarakat yang dibenarkan menurut medis tidak mendapatkan vaksin dan distribusi yang belum merata menjadi penyebab utama seseorang tidak bisa mendapatkan vaksin. Kebijakan yang ada dengan mengharuskan masyarakat melakukan vaksinasi untuk memperoleh pelayanan publik dapat membuat masyarakat yang tidak divaksin kehilangan hak yang dimiliki. Kebijakan wajib vaksin covid-19 sebagai persyaratan dalam pelayanan publik dinilai dapat mencederai asas-asas yang ada berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan karena mengharuskan
masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Permasalahan yang ada juga belum ada peraturan yang secara jelas menyebutkan terkait kewajiban untuk menunjukkan bukti vaksin covid-19 sebagai persyaratan utama dalam memperoleh pelayanan publik. Kekosongan hukum yang ada tersebut dapat dijadikan diskresi bagi pejabat berwenang untuk mengisi aturan hukum yang belum ada. Masyarakat juga perlu mengawasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan agar tidak
disalahgunakan sesuai dengan kewenangan yang melekat. Dalam skripsi ini, penulis membahas terkait upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat yang tidak bisa divaksin dan/atau belum mendapat vaksin agar terpenuhi haknya dalam memperoleh pelayanan publik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu dapat menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi dan keberadaannya tidak boleh merugikan masyarakat. Selain itu di era revolusi digital ini perlu memaksimalkan pelayanan publik terpadu secara digital sebagaimana perkembangan yang ada.

---

Ketersediaan

031811133093

5893

Ruang Skripsi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2021

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PELAYANAN PUBLIK

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar