Karya Ilmiah
TESIS (4170) - Disharmonisasi Syarat Kesamaan Agama Calon Wali Anak Walinya Dalam Perwalian Berdasarkan Wasiat Notaril Umum Menurut Perspektif Empat Asas Utama United Nations Convention On The Rights Of The Child (UNCRC)
Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention on The Rights of The Child
(UNCRC) dalam Keppres No. 36 Tahun 1990, namun pada kenyataanya Keppres
No. 36 Tahun 1990 tidak dicantumkan sebagai pertimbangan hukum Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya (UU
Perlindungan Anak). Konsekuensinya, ratifikasi Indonesia atas UNCRC ternegasi
dengan adanya UU Perlindungan Anak sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak
tercantum ketentuan syarat kesamaan agama antara calon wali dengan anak yang
tidak sejalan dengan empas asas utama UNCRC, yakni asas non-diskriminasi; asas
pemenuhan kepentingan terbaik anak; asas hak untuk hidup, tumbuh, dan
berkembang; dan asas penghargaan terhadap pendapat anak. Syarat kesamaan
agama tersebut telah mengakibatkan diskriminasi institutional terhadap anak-anak
beragama minoritas dalam memperoleh akses terhadap perwalian dengan
membatasi calon wali potensial yang memenuhi syarat menjadi wali. Konsekuensi
yuridis atas pembuatan akta wasiat yang mengamanatkan perwalian beda agama
oleh hukum dianggap tidak pernah dicantumkan dikarenakan bertentangan dengan
hukum yang berlaku. Sementara ini notaris dapat menanggulangi permasalahan
tersebut dengan cara, pertama, memberikan penyuluhan hukum kepada pembuat
wasiat untuk menunjuk lebih dari satu calon wali agar menjamin akses perwalian
anak tidak tertunda akibat syarat kesamaan agama; dan kedua, dengan menawarkan
diri sebagai pelaksana wasiat khusus untuk urusan pelaporan dan pemberitahuan
kehendak pembuat wasiat akan perwalian kepada instansi yang berwenang untuk
memastikan pengawasan jalannya perwalian tidak melanggar hak-hak anak
menurut UNCRC dan nasional hukum yang berlaku. Sebagai solusi atas
permasalahan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia harus segera
mengharmonisasikan hukum terkait perwalian anak dengan cara menyelaraskan
ketentuan perwalian anak yang tersebar di berbagai rumpun hukum terkait dan juga
meningkatkan status ratifikasi UNCRC dari yang sebelumnya melalui keputusan
presiden menjadi undang-undang untuk menciptakan keharmonisan dalam sistem
hukum Indonesia.
Kata kunci :
Disharmonisasi hukum, empat asas utama UNCRC, perwalian anak, wasiat
notariil
031914253067 | 4170 Fir d | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain