Karya Ilmiah

SKRIPSI (5930) - Arti Penting Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

---

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 yang mencabut beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Di dalamnya terdapat beberapa perubahan, diantaranya dihapuskannya jabatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) dalam pengadaan barang/jasa. PjPHP/PPHP sebelumnya telah diatur sejak adanya Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dengan nama petugas penerima/pemeriksa barang/jasa. Kemudian PjPHP/PPHP diatur dalam regulasi pengadaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas yaitu sebagai pelaku yang ditetapkan dan ditugaskan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa. Setelah 8 tahun berlalu, regulasi pengadaan berubah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Pada regulasi ini, Pemerintah mereduksi kewenangan dari PjPHP/PPHP dalam pengadaan barang/jasa. PjPHP/PPHP hanya berwenang untuk memeriksa administratif hasil pekerjaan. Pemeriksaan hasil pekerjaan berada pada ranah kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian hasil pekerjaan tersebut diserahkan kepada PA/KPA. PA/KPA kemudian menunjuk PjPHP/PPHP untuk memeriksa administraif hasil pekerjaan. Setelah diundangkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Pemerintah menghapus jabatan PjPHP/PPHP dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui penyedia ataupun swakelola. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penghapusan PjPHP/PPHP melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 membuktikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tepat yang bertujuan untuk membuat alur serah terima barang/jasa dalam pengadaan lebih efektif dan efisien serta memangkas beban pemerintah untuk membiayai kinerja PjPHP/PPHP dalam pengadaan barang/jasa.

---

Ketersediaan

031811133068

5930

Ruang Skripsi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

5930

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2022

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar