Karya Ilmiah
TESIS (4149) - Tindak Pidana Kebocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi E Commerce
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif
(legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Permasalahan dalam
tesis ini yaitu : Pengaturan perlindungan data pribadi dalam perundang-undangan
di indonesia dan Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data Pribadi dalam
Aplikasi E Commerce .
Perlindungan data pribadi yang bersifat khusus dalam suatu undang-
undang sangat diperlukan guna memastikan bahwa data pribadi konsumen
dilindungi dengan baik. Dalam perkembangan ekonomi, perlindungan data pribadi
yang bersifat khusus akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan
investasi tepercaya dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
pertumbuhan manajemen data global dan industri pengolahan data seperti
komputasi awan untuk berkembang di Indonesia. Belum adanya aturan yang
komprehensif mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia
menyebabkan kasus kebocoran data pribadi sebagaimana dibahas Penulis tidak
tuntas dalam penanganannya. Pengenaan pidana terhadap korporasi dalam
kebocaran data pribadi sangat diperlukan agar setiap korporasi menyadari
kewajiban hukumnya. Jika tidak, maka dengan kompleksitas sistem elektronik,
korporasi cenderung dapat melakukan penipuan kepada pengguna sistemnya,
melalui rangkaian tipu muslihat pada sistem elektroniknya atau mungkin
cenderung membiarkan penerobosan dan pencurian data pribadi yang dilakukan di
depan mata. Bukan tidak mungkin ada potensi keuntungan yang sangat besar dari
kebocoran data tersebut. Selain pidana, sanksi lain yang mungkin diterima oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik adalah perampasan keuntungan dari tindak
pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usahanya, pelarangan permanen untuk
melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
dan/atau kegiatan Korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan,
hingga pembayaran ganti kerugian. Selain itu, salah satu alasan perlunya
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembocoran data pribadi adalah
sebagaimana tugas hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum
(rechtsbelangen) yang digolongkan ke dalam perlindungan terhadap nyawa,
badan, kehormatan, kebebasan, dan kekayaan.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kebocoran Data Pribadi
031914153040 | 4149 Sai t | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain