Karya Ilmiah
TESIS (4139) - Pemungutan BPHTB Berdasarkan Zonasi Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun (disebut dengan Undang-Undang BPHTB) Undang-Undang ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam pengaturan pajak dan retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut juga mengalihkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang secara terang mengatur tentang BPHTB sudah tidak berlaku lagi, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak dan diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan zonasi nilai tanah pada masing-masing daerah. Berlakunya Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Selanjutnya disebut (Undang-Undang Cipta Kerja), memberikan penegasan tentang kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu Ratio Legis Undang-Undang Cipta Kerja dalam pemungutan BPHTB oleh daerah berdasarkan nilai zonasi tanah dan kewenangan dalam penentuan nilai zonasi tanah berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2021, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian statute approach dan conceptual approach. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diidentifikasi dan diinventarisir dilakukan pengkajian dengan metode interpretasi atau penafsiran. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatika dan sistematika sistematis. Kesimpulan dalam tesis ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penetapan ZNT yang digunakan dalam BPHTB yang berlaku setelah Undang-Undang Cipta Kerja dan Kewenangan daerah dalam menentukan ZNT yang digunakan untuk pembangunan daerah khususnya.
032014253028 | 4139 Pri p | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain