Karya Ilmiah

TESIS (4219) - Politik Dinasti di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Negara Demokrasi

---

A B S T R A K
Istilah ‘politik dinasti’ awam didengar pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XII/2015 Tentang Pengujian terhadap UU No. 8 Tahun 2015. Pokok utama yang dijadikan permasalahan dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang melahirkan putusan tersebut ialah Penjelasan Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 yang mengatur pembatasan terhadap hak politik bagi seseorang yang hendak berlaga di pemilihan kepala daerah dan diperuntukan bagi setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena keturunan maupun karena perkawinan secara merata. Pembatasan yang telah diatur pada saat itu dianggap sebagai suatu aturan yang menciderai konstitusi dan semangat demokrasi Indonesia. Dalam tesis ini penulis mengkaji Putusan MK No. 33/PUU-XII/2015 dengan menggunakan sudut pandang dan fokus penelitian yang berbeda. Dimana dengan menggunakan ratio decidendi Putusan MK No. 33/PUU-XII/2015, penulis mencoba untuk mencari tau dampak lain dari putusan tersebut dan pengaruhnya pada arah kebijakan pemerintahan negara di Indonesia. Adapun sasaran penyusunan tesis ini adalah bagaimana aturan hukum normatif yang ideal dalam memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan hak politik seorang warga negara agar demokrasi yang dijalankan oleh Negara Indonesia masih dalam koridor konsep negara hukum dan berpegang pada prinsip-prinsip fundamental demokrasi.
Kata Kunci: Ratio decidendi, Putusan MK No. 33/PUU-XII/2015, Politik Dinasti.

A B S T R A C
The term 'dynastic politics' was widely heard after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XII/2015 concerning Examination of Law no. 8 of 2015. The main point that became a problem in the review of the laws and regulations that gave birth to the decision was the Elucidation of Article 7 letter r of Law no. 8 of 2015 which regulates restrictions on political rights for someone who wants to compete in the regional head election and is intended for everyone who has a family relationship either because of descent or because of marriage equality. The restrictions that had been regulated at that time were considered a rule that would injure the constitution and the spirit of democracy in Indonesia. In this thesis, author examines Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XII/2015 by using a different point of view and research focus. Where using the ratio decidendi Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XII/2015, the author tries to find out other impacts of the decision and its influence on the direction of state government policy in Indonesia. The objective of this thesis is how the ideal normative rule of law in providing limitations on the freedom of political rights of a citizen so that the democracy carried out by the State of Indonesia is still within the corridor of the rule of law concept and adheres to the fundamental principles of democracy.
Keywords : Ratio decidendi, Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XII/2015, Dynasty Politics.

---

Ketersediaan

031924153035

4219 Kha p

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4219 Kha p

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga., 2022

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PEMERINTAHAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar