Karya Ilmiah

TESIS (4111) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Perburuhan

---

Hukum ketenagakerjaan memiliki aspek kajian yang luas, tidak terbatas pada
hukum perdata dan hukum administrasi, tetapi juga meliputi hukum pidana. Sebab,
hubungan kerja yang melibatkan pekerja/buruh dengan korporasi tidak selalu
berjalan harmonis, sehingga acap kali terjadi konflik kepentingan yang berujung
kepada pemutusan hubungan kerja. Terlebih banyaknya tindak pidana dalam
lingkup hukum perburuhan yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak
pidana. Kendati demikian, tentu membutuhkan kajian yang matang baik dari aspek
teoritik maupun regulasi yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana
korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan
metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan
Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang No. 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja adresatnya tidak terbatas kepada manusia alamiah, tetapi
juga meliputi korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Maka dari itu, korporasi yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam hukum
perburuhan tentu dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perburuhan.

---

Ketersediaan

031924153056

4111 Yun p

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4111

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2021

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PIDANA KORPORASI

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar