Karya Ilmiah
TESIS (4107) - Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) - Bagi Debitor Pailit
Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai penggerak roda pemerintahan
negara, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembangunan
sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan bernegara. Untuk melakukan
pembangunan tersebut tidak selalu pemerintah melakukannya sendiri diakibatkan
adanya keterbatasan kemampuan, sehingga hal tersebut mendorong pemerintah
untuk bekerja sama dengan pihak swasta yang berkompeten di bidang tersebut
salah satunya melalui Perjanjian BOT. Namun adakalanya pembangunan tersebut
tidak berjalan sesuai rencana sehingga proyek menjadi macet hingga berujung
pailitnya pihak swasta tersebut. Dengan dinyatakannya pihak swasta tersebut telah
pailit, maka berdampak pada diletakkannya sita jaminan terhadap seluruh harta
benda pihak swasta tersebut, salah satunya adalah pembangunan proyek yang
telah diperjanjikan. Dari peristiwa tersebut menimbulkan permasalahan
bagaimana status harta pailit apabila salah satu budel pailitnya berupa proyek dari
perjanjian BOT yang belum terselesaikan. Contoh kasus yang diangkat dalam
penulisan ini adalah kasus PT Girimulia Perkasa Jaya (selanjutnya disingkat PT
GPJ) melawan Pemerintah Kota Bogor. Dalam tesis ini penulis akan
memfokuskan pada penjabaran karakteristik dari perjanjian Build, Operate and
Transfer serta menjabarkan tentang aspek-aspek tanah khususnya yang berkaitan
dengan perjanjian perjanjian Build, Operate and Transfer. Kemudian atas konsep
yang dijabarkan tersebut dijadikan dasar untuk menganalisis Putusan Pengadilan
Negeri Bogor Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Bgr.
Kata kunci : Perjanjian BOT, Akibat Hukum Debitor Pailit, Putusan Mahkamah
Agung,
031914253051 | 4107 Kum a | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain