Karya Ilmiah
TESIS (4090) - Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi Di Nusa Tenggara Barat
Tesis ini berjudul “Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan
Diskresi Di Nusa Tenggara Barat” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu
Pertama, kedudukan dan dasar kewenangan diskresional dalam pembentukan
peraturan gubernur. Kedua, implikasi hukum peraturan gubernur yang dibentuk
tidak berdasarkan atas kewenangan delegasi dari peraturan yang lebih tinggi.
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian hukum yang
merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum yang dimana berfungsi
untuk memecahkan masalah atau isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menjawab permasalahan Pertama,
kedudukan Peraturan Gubernur berdasarkan atas kewenangan diskresional pada
umumnya serupa dengan Peraturan Gubernur berdasarkan atas kewenangan
delegasi. Namun Peraturan Gubernur berdasarkan kewenangan diskresi memiliki
karakteristik yang berbeda dengan Peraturan Gubernur delegasi yaitu terkait dengan
dasar kewenangan pembentukan, sifat kewenangan, isi atau substansi materi
muatan dan mekanisme pengujian hingga syarat-syarat pembentukan. Kedua,
proses pembentukan Peraturan Gubernur berdasarkan kewenangan diskresi di Nusa
Tenggara Barat secara umum telah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan
kewenangan diskresi. Mekanisme pengawasan terhadap Peraturan Gubernur
diskresional di NTB yaitu dengan executive review secara preventif dan represif
sedangkan mekanisme pengujian tetap berada pada Mahkamah Agung.
Kata Kunci: Peraturan Gubernur, Kewenangan Diskresi, Peraturan Kebijaksanaan.
031924153013 | 4090 Fak p | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain