Karya Ilmiah
TESIS (4083) - Status Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah
Penilitian ini bermaksud untuk melakukan telaah terhadap peraturan yang ada,
terkait dengan kewenangan aparatur pengelolaan keuangan dan pertanggung-
jawaban keuangan negara pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta
pertentangan antar peraturan yang berlaku hendaknya dapat dihindari guna
mencapai pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan negara secara optimal, efektiif
dan efisien. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).
Hasil penelelitian menunjukkan bahwa status hukum BLUD tidak terpisah dari
pemerintahan daerah sebagai institusi induk, hal ini dikarenakan BLUD
merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan hubungan
pertanggung-jawaban keuangan negara dengan BLUD terkait bahwa pendapatan
BLUD yang berasal dari APBN dan secara operasional dilaporkan sebagai
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rekomendasi kebijakan berdasarkan
hasil peneltian ini adalah perlunya upaya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah untuk membuat aturan yang tegas (kebijakan) mengenai penatausahaan
dan pertanggungjawaban keuangan BLUD. Pemerintah Daerah perlu memberikan
kemudahan aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD. Perlunya
tindakan tegas dari Pemerintah dan aparatur negara apabila terjadi penyimpangan
dari tujuan Badan Layanan Umum Daerah, misalkan dipergunakan untuk mencari
keuntungan baik pribadi perseorangan dan kelompok tertentu. Dikarenakan secara
konsep tidak dibenarkan BLUD dibentuk bertujuan untuk mencari keuntungan.
Keyword : Keuangan Negara, Keuangan Daerah, Badan Layanan Umum,
Badan Layanan Daerah, Pemerintahan Daerah
030810534M | 4083 Apr s | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain