Karya Ilmiah
TESIS (3997) - Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Impeachment Presiden
Di Indonesia lembaga negara yang berwenang dalam proses Impeachment
Presiden menurut Pasal 7B UUD NRI 1945 adalah DPR, MK, dan MPR. Jika
ditelaah lebih dalam, masih ada lembaga negara yang sebenarnya memiliki peran
dalam Impeachment yakni DPD. DPD sebagai kamar perwakilan rakyat dalam
kekuasaan legislatif negara memiliki wewenang yang jauh lebih lemah dari DPR,
padahal kedudukan DPR dan DPD dalam konstitusi seimbang.DPD memiliki
peran dalam hal menyetujui untuk diselenggarakannya sidang istimewa MPR dan
memberikan suara terhadap penentuan berhenti atau tidaknya presiden dan/atau
wakil presiden. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada kewenangan DPD
dalam proses Impeachment Presiden yang hanya sekedar berperan sebagai
perorangan anggota MPR saat sidang paripurna berbeda dengan DPR sebagai
lembaga yang dapat mengajukan usul pemberhentian dan juga terlibat pada saat
sidang paripurna. Adanya ketidakseimbangan jumlah anggota DPD juga membuat
ketidakseimbangan peran DPD dalam proses pemberhentian presiden. Dan
sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana memberikan kewenangan
kepada DPD secara kelembagaan untuk dapat mengusulkan pemberhentian
Presiden dan/atau wakil Presidenagar lebih optimal dan menyesuaikan dengan
lembaga perwakilan yang lain yaitu DPR. Hal ini tentunya untuk memposisikan
peran dan kewenangan DPD secara kelembagaan dalam proses pemberhentian
Presiden dan/atau wakil Presiden.
Kata Kunci: Impeachment, DPD, Kewenangan DPD, checks and balances,
Perwakilan.
031824153044 | 3997 Fra k | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain