Karya Ilmiah
SKRIPSI (5630) - Penolakan Pemerintah Indonesia Untuk Memulangkan Warga Negara Indonesia Yang Bergabung Dengan Isis
Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa negara berkewajiban melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Semenjak ISIS mengalami
kekalahan banyak anggotanya yang kini ingin kembali ke negara asalnya, salah
satunya adalah warga negara Indonesia. Pemerintah menolak untuk memulangkan
mereka dengan alasan untuk menjaga keamanan rakyat. Berdasarkan Undang-
Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terkait tata cara kehilangan
kewarganegaraan bahwa mereka masih berstatus sebagai WNI karena belum
dikeluarkannya Surat Keputusan yang menyatakan bahwa mereka telah kehilangan
kewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, maka Pemerintah harus
bertanggung jawab memulangkan mereka. Setalah dipulangkan maka mereka harus
melakukan deradikalisasi dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Bagi
mereka yang memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan maka pemerintah
harus segera mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Tipe penelitian yang
digunakan dalam penulisan ini adalah Doctrinal Research dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan
hukum yang telah diperoleh kemudian dilakukan interpretasi sistematis.
Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa
mereka masih berstatus WNI dan sudah seharusnya Pemerintah tidak menolak
pemulangan mereka.
Kata kunci : ISIS, kewarganegaraan, tanggung jawab pemerintah.
031711133080 | 5630 | Ruang Skripsi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain