Karya Ilmiah

SKRIPSI (5586) - Pertanggungjawaban Negara Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Aceh Melalui Mekanisme Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh

---

Upaya untuk mengungkap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat telah lama
dilakukan dengan adanya mekanisme non-yudisial yaitu Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi). Ini membuka jalan bagi pengungkapan kebenaran. Proses ini
sangat penting dilakukan untuk meminimalisir konflik warisan yang dapat
menjadi penghalang bagi masa depan bangsa. Pemerintah memiliki kewajiban
untuk melindungi, menjunjung tinggi dan memajukan Hak Asasi Manusia bagi
warga negara. Belajar dari penelitian ini, negara memiliki undang-undang terkait
untuk kebenaran dan rekonsiliasi, terutama dalam menyelesaikan pelanggaran
Hak Asasi Manusia masa lalu. Namun, undang-undang yang awalnya menjadi
dasar hukum untuk mengungkapkan kebenaran telah dicabut oleh Mahkamah
Konstitusi. Karenanya, tidak ada lagi dasar hukum untuk kebenaran dan
rekonsiliasi di Indonesia. Namun, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh telah
dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Gerakan Aceh Merdeka, di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 (MoU
Helsinki). MoU ini telah diadaptasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Artikel
ini berfokus pada dua pertanyaan, apa posisi hukum dan wewenang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam sistem hukum Indonesia dalam
menjamin dan melindungi hak-hak para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang berat dalam kasus-kasus di Aceh, dan apakah mekanisme perlindungan dan
pertanggungjawaban Negara dalam memberikan langkah-langkah hukum dapat
memenuhi hak-hak para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di
Aceh.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Tanggung Jawab Negara; Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

---

Ketersediaan

031211133059

5586

Ruang Skripsi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

5586

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar