Karya Ilmiah

SKRIPSI (5577) - Wewenang Hakim Menilai Sendiri Kerugian Negara Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi

---

Kewenangan menilai dan menghitung kerugian negara berdasarkan Pasal
32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 menimbulkan permasalahan dalam persidangan karena hanya instansi
yang berwenang untuk menghitung kerugian negara, hal ini tentunya
menimbulkan pertanyaan tentang apakah hakim sebagai wakil tuhan didunia
untuk menegakan keadilan dapat menunjukan sisi kemerdekaan hakim dalam
memutus perkara. Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi
memperoleh kewenangan menilai sendiri kerugian negara berdasarkan fakta
persidangan sesuai dengan Pasal 6 surat edaran mahkamah agung Nomor 4 Tahun
2016. Tidak terikatnya hakim dengan hasil instansi yang berwenang terhadap hasil
audit kerugian negara hal ini menujukan sisi kemerdekaan hakim berdasarkan
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
Kata Kunci: Hakim, Korupsi, Kewenangan, dan Kemerdekaan.

---

Ketersediaan

031611133200

5577

Ruang Skripsi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

5577

Penerbit

Surabaya : Universitas Airlangga., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar