Karya Ilmiah

TESIS (3465) - Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terhadap Surat Keputusan Keberatan Dalam Sengketa

---

Penulisan tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Wajib Pajak

terhadap Surat Keputusan Keberatan dalam Sengketa Pajak Daerah. Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

menjelaskan tentang pengajuan keberatan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh
wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak daerah tanpa harus dilanjutkan
ke lembaga Pengadilan Pajak. Dalam konteks dimensi relasi antara para pihak
yang bersengketa di Pengadilan Pajak, di mana di dalamnya melibatkan
pemerintah selaku fiskus dan rakyat selaku Wajib Pajak, maka Pengadilan Pajak
ini semestinya menjalankan fungsi Perlindungan Hukum bagi rakyat di bidang
pajak. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dalam sengketa pajak
daerah, yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan atau tindakan pemerintah
yang tercermin dari keputusan atau tindakan dari Pejabat pada jajaran Kepala
Daerah atau pejabat yang berwenang lainnya, yang dipermasalahkan oleh rakyat
selaku wajib pajak.
Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut
mengenai akibat hukum terhadap pengajuan keberatan oleh wajib pajak dalam
sengketa pajak daerah dan upaya hukum bagi wajib pajak terhadap surat
keputusan keberatan dalam sengketa pajak daerah. Penelitian ini dikualifikasikan
sebagai penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian hukum doctrinal
research yang menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan
konseptual.
Hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah Akibat hukum
atas pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas sengketa pajak
Daerah adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan oleh Kepala
Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang isi putusannya yaitu mengabulkan
keberatan baik untuk sebagian atau seluruhnya, menolak keberatan, atau
menambah jumlah pajak terutang. Upaya hukum bagi wajib pajak agar
mendapatkan Perlindungan Hukum atas diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Sarana
hukum yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melindungi kepentingannya
adalah melalui keberatan dan banding.
Kata kunci: pajak daerah, surat keputusan keberatan, sengketa pajak daerah

---

Ketersediaan

031624253066

3465

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3465

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PAJAK

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar