Karya Ilmiah

TESIS (3392) - Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016

---

Dalam hukum positif Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dikonsturksikan sebagai pembantu kepala kantor dalam pelaksanaan pendaftaran
tanah untuk melaksakan kegiatan-kegiatan tertuntu, yaitu membuat alat bukti
mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang obyeknya hak atas tanah, kewenangan PPAT dalam membuat alat bukti tersebut dibatasi oleh materi (isi),
lokus (daerah kerja) dan tempus (waktu). Pengaturan tentang lokus/daerah kerja
tersebut mengalami perubahan, yang mana sebelumnya daerah kerja PPAT adalah
meliputi satu wilayah Kantor Pertanahan dirubah menjadi satu wilayah propinsi.
Dengan perluasan daerah kerja tersebut akan menyebabkan PPAT berwenang
untuk membuatkan alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai tanah
yang terletak di dalam daerah kerja PPAT. Ratio legis perluasan daerah kerja
PPAT adalah agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan PPAT. Perluasan daerah kerja itupun berpotensi terjadi disharmoni antara peraturan
mengenai pendaftaran tanah yang mengkonstruksikan PPAT sebagai pembantu
kepala kantor pertanahan dengan peraturan jabatan PPAT yang memiliki daerah
kerja lebih luas dari pada yang dibantu (kantor pertanahan).

---

Ketersediaan

031424253027

3392

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3392

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PERTANAHAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar