Karya Ilmiah
TESIS (3367) - Pemasangan Police Line Dalam Pengungkapan Perkara Pidana dan Upaya Hukumnya
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif
(legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah: Pendekatan
perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual
approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Fungsi police line dalam perkara
pidana, Upaya hukum bagi pihak yang terkena police line.
Police line digunakan untuk memberikan batasan terhadap suatu area yang
tidak boleh dimasuki oleh semua orang, kecuali orang-orang yang telah ditentukan
oleh undang -undang. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, Police line memiliki
peran penting untuk membantu menjaga status quo TKP. Ketika terjadi suatu
peristiwa pidana, Police line adalah perlengkapan wajib untuk menjaga agar
situasi di TKP tidak berubah. Ketika TKP rusak atau terganggu, seperti
berubahnya posisi barang bukti atau hilangnya barang bukti dari TKP, tentu
sedikit memberi hambatan dalam melakukan penyidikan. Police line memiliki
makna hukum dan hanya dilepas oleh petugas terkait yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan pengolahan TKP.
Praperadilan merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh
oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemasangan police line.
Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 /PUU-IX/2011
yang menghapus keberadaan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dalam pertimbangan
putusan itu, disebutkan sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol
terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik/penuntut umum
dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan,
penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Secara implisit,
Mahkamah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan bagian
mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari
penegak hukum. Kenapa police line dapat dimasukkan sebagai salah satu objek
praperadilan, dikarenakan pemasangan police line merupakan tindakan penyidik
yang didalamnya terdapat penggeledahan, penyitaan terkait barang bukti.
Sehingga apabila pemasangan police line tersebut tidak sesuai dengan aturan
perundang-undangan atau dalam pemasangannya terdapat kesewenang-wenangan
penegak hukum, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan.
Kata Kunci: Upaya Hukum, Police Line
031414153070 | 3367 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain