Karya Ilmiah

TESIS (3354) - Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

---

Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, awalnya terletak pada
kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan, namun
didalam prakteknya kedua lembaga tersebut belum menunjukkan hasil kinerja yang
efisien dan efektif dalam menanggani perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.
Lembaga khusus anti korupsi ini dibentuk melalui Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Sejak terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK), kedudukan KPK didalam Sistem Peradilan Pidana masih kabur. Oleh
karena itu, melalui thesis yang berjudul “ Kedudukan Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ” ini dibahas 2 isu hukum yaitu
KPK sebagai lembaga negara dan kedudukannya di Sistem Peradilan Pidana.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang kemudian direlasikan
terhadap beberapa teori dan prinsip hukum untuk menjadi landasan dalam
menganalisis dan menjawab 2 isu hukum dalam penelitian ini.
Kata Kunci : KPK, Sistem Peradilan Pidana.

---

Ketersediaan

031614153012

3354

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3354

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

3354

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PERADILAN PIDANA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar