Karya Ilmiah
TESIS (3321) - Tanggung Gugat Pemerintah Atas Pelaksanaan Peraturan Kebijakan Di Indonesia
peraturan kebijakan (beleidsregel) pada hakikatnya merupakan produk dari organ,
badan, atau pejabat administrasi atas dasar penggunaan kewenangan bebas (freies Ermessen)
yang dimilikinya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum (bestuurszorg). Tidak
menutup kemungkinan dalam penggunaan diskresi yang diwujudkan dalam peraturan
kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat dimana hak-hak tertentu dari
masyarakat dirugikan. Kerugian tersebut dapat terjadi karena secara substansi peraturan
kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik dan dapat juga terjadi dalam pelaksanaan peraturan kebijakan
tersebut terdapat perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).
Apabila peraturan kebijakan tersebut baik secara substansi maupun dalam pelaksanaannya
merugikan masyarakat, maka mayarakat yang dirugikan dapat melakukan gugatan kepada
pemerintah, dan pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang
dirugikan akibat tindak pemerintahan yang dilakukannya, konsep ini disebut dengan
tanggung gugat pemerintah (governmental liability).
031214153049 | 3321 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain