Karya Ilmiah

TESISI (3296) - Penilaian Barang Milik Negara Sebagai Bentuk Transparansi Publik

---

Pengelolaan perbendaharaan negara yang sangat erat kaitannya dengan
keuangan negara, harus melakukan transparansi sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian maka penilaian
terhadap barang milik negara sangat penting dilakukan. Sehingga pemerintah
melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor
111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara. Dalam peraturan
tersebut berisi tentang kewenangan atribusi yang diberikan kepada Direktorat
Jendral Keuangan Negara dalam melakukannya, tujuan penilaian barang milik
negara tersebut agar pemerintah dapat memberikan penilaian terhadap keuangan
negara agar tidak ada kerugian dalam penggunaan keuangan negara.
Tipe penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif.

Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual.
Proses tranparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolahan
manajemen publik tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi
yang menyangkut kepentingan publik. Barang milik negara merupakan fasilitas
yang diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat guna menunjang fasilitas
umum. Dalam penggunaan barang milik negara itu sudah jelas bahwa
menggunakan keuangan negara, melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara masyarakat dapat
mengetahui penggunaan keuangan negara dalam memperoleh barang milik
negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian
Barang Milik Negara merupakan cara pemerintah untuk dapat transparansi dalam
melakukan pertangungjawabannya kepada masyarakat. Terkait dengan barang
milik negara yang merupakan berbendaharaan negara yang diinventariskan bagi
kepentingan masyarakat. Dan dalam perbendaharaan negara tersebut dilakukan
pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD.

---

Ketersediaan

031614153042

3296 Her p

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3296 Her p

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM ADMINISTRASI

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar