Karya Ilmiah

TESIS (3199) - Penerbitan Surat ketetapan Pajak Penghasilan Dan Perlindungan Hukum Bagi Wajib pajak

---

Pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam menunjang jalannya roda
pemerintahan. Untuk memenuhi harapan akan meningkatnya peranan pajak bagi
pembangunan dengan sistem self assessment, diperlukan sebuah organ atau badan
pemerintah yang mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib
Pajak melalui penyuluhan secara intensif dan pelayanan secara prima. Selain itu, organ
atau badan pemerintah tersebut juga dapat melakukan penegakan hukum (law
enforcement) agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap berada pada aturannya.
Penegakan hukum dibidang pajak dilakukan dengan menerbitkan suatu surat
ketetapan. Pengambilan keputusan atau ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak
harus dilakukan melalui kegiatan penelitian dan/atau pemeriksaan yang sah sesuai
peraturan yang berlaku. Produk hukum yang dihasilkan dari kegiatan penelitian
dan/atau pemeriksaan tersebut adalah Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan
pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar),
yang bersifat konkret-individual.
Dalam tesis ini Penulis memfokuskan pada 2 (dua) hal, (1) keabsahan
penerbitan surat ketetapan pajak yang sesuai ketentuan peraturan perpajakan; (2)
perlindungan hukum bagi Wajib Pajak terhadap surat ketetapan pajak penghasilan yang
penerbitannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu prosedur yang sangat
penting dalam penerbitan surat ketetapan pajak yaitu pemberitahuan hasil pemeriksaan
dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka
penerbitan suatu surat ketetapan pajak menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.Dalam
upaya menegakkan hak Wajib Pajak maka diperlukan upaya hukum yang besifat
preventif di dalam institusi perpajakan dan represif melalui badan peradilan.
Perlindungan hukum merupakan hal yang mutlak diperlukan Wajib Pajak karena
karakteristik dari ketetapan pemerintah adalah bersifat sepihak
Kata Kunci : Keabsahan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Upaya Hukum Bagi
Wajib Pajak.

---

Ketersediaan

031614153041

3199 Her p

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

3199 Her p

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PAJAK

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar