Karya Ilmiah
TESIS (3147) - Kontradiksi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pindana Pemerkosaan Terhadap Anak
Asas lex specialis derogat legi generali, merujuk pada dua peraturan
perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama,
tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak
sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.
Pembentukan dan pemberlakuan hukum atau Peraturan Perundang-undangan
harus berdasarkan pada asas-asas hukum agar sesuai dengan cita hukum dan
kebutuhan hidup bersama. Asas hukum bukan norma hukum konkrit, tetapi asas
hukum sangat penting artinya dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum.
Asas hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum
konkrit dan pelaksanaan hukum. Jadi norma hukum merupakan jantungnya
hukum, dengan kata lain sebagai bintang pemandu pembentukan dan pelaksanaan
hukum. Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk
penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma
yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk
atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai
moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Anak merupakan bagian dari generasi
muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan
penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta
sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh,
selaras, serasi dan seimbang. Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling
banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap
penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan
dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau
perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Anak
sangat lah rawan menjadi korban dari kejahatan, sedangkan banyak dari kasus-
kasus tindak pidana khususnya perkosaan pada anak tersebut hanya divonis
dengan hukuman yang ringan. Pada prakteknya, masih banyak dijumpai adanya
penyelesaian suatu tindak pidana dengan korban anak yang masih menggunakan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana hakim tidak menerapkan
asas lex specialis derogat legi generali.
031224153087 | 3147 Roh k | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain