Karya Ilmiah
TESIS (3136) - Hak Gugat Pemilih dan Masyarakat Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon
tersebut belum diatur di dalam Undang Undang Pilkada. Permasalahannya hak
gugat pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada dengan satu
pasangan calon adalah hak konstitusional warga negara dan berlakunya Undang
Undang Pilkada serta perubahannya membatasi hak gugat pemilih dan masyarakat.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang
(statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan
historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach) dan
bersumber pada bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak gugat pemilih dan masyarakat dalam
perselisihan hasil Pilkada dengan satu pasangan calon merupakan hak
konstitusional warga negara yang terdiri atas hak warga negara untuk mendapat
perlakuan sama dihadapan hukum, hak warga negara untuk mendapat pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak warga negara untuk
turut serta dalam pemerintahan. Oleh karenanya pembatasan hak gugat pemilih dan
masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada mengakibatkan pemilih dan
masyarakat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perselisihan hasil Pilkada,
sehingga selama persyaratan kedudukan hukum tidak terpenuhi, maka amar
putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak dapat diterima, meskipun pada
kenyataannya terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang
menciderai demokrasi.
Kata Kunci:
Perselisihan Hasil Pilkada, Pilkada Satu Pasangan Calon, Kedudukan Hukum.
031524153011 | 3136 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain