Karya Ilmiah
TESIS (3052) - Upaya Hukum Keberatan Terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah
Pembangunan di segala bidang di dalam kota, membutuhkan pembiayaan
yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak
Daerah, hal ini bertujuan untuk memperkecil peranan sumber pembiayaan baik
yang berasal dari pemerintah pusat atau pinjaman dari luar negeri. Berkaitan
dengan pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 12 Tahun
2010 ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 103 ayat 4 Undang-Undang nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, yang pastinya akan
menimbulkan Konflik Norma yang memberatkan wajib pajak, dan di kemudian
hari konflik norma ini akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pemungutan
Pajak Daerah.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian
hukum, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil dari penelitian ini ratio legisnya adalah untuk memberikan
perlindungan hukum preventif terhadap wajib pajak dari konflik norma yang
timbul dari Pasal 83 Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 12 Tahun 2010
adalah keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling
sedikit 50% dari pajak terutang, yang tentunya memberatkan wajib pajak yang
memang tidak mampu dalam pembayaran pajak dan bertentangan dengan Pasal
103 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009. Hendaknya segera dilakukan
revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 12 Tahun 2010 untuk
menghindari konflik norma yang terjadi.
Kata Kunci: Pajak, Upaya Hukum Keberatan, Peraturan Daerah
031514253007 | 3052 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain