Text
TESIS (3001) - Akibat Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ridlatama Group Terhadap Churchill Mining PLC
Investasi langsung merupakan bentuk penanaman modal oleh investor asing
dengan cara pendirian perusahaan dengan modal berupa equity, melakukan
manajemen langsung dan menanggung resiko secara langsung. Churchill Mining
Plc merupakan Perseroan Terbatas dan core bisnisnya adalah pertambangan
mineral dan batubara, maka untuk melakukan usahanya di Indonesia diperlukan
Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
Di dalam tesis dibahas tentang akibat hukum perubahan kepemilikan saham
terhadap pengendalian Churchill Mining Plc dalam Ridlatama Group dan
kewenangan arbitrase ICSID dalam memeriksa sengketa Churchill Mining Plc v.
Republik Indonesia. Dari hasil penelitian, terjadi pelanggaran yang berakibat
perubahan pengendalian saham di Ridlatama Group. Pelanggaran Pasal 33 Ayat
(1) UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal; Pelanggaran Pasal 48 Ayat (1)
UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas; Pelanggaran Pasal 93 Ayat (1) UU
No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun PP No.
83/2001 Pasal 9 Ayat (1) jo. Ayat (5) mengijinkan pihak asing mengambil alih
saham tanpa adanya perubahan status perusahaan, namun ketentuan inilah yang
menyebabkan kasus ini terjadi.
Sebenarnya kasus yang terjadi adalah pelanggaran kontrak karena tidak dilakukan
penyetoran riil pada saat pembelian saham oleh Churchill Mining Plc. Mengingat
kasus ini merupakan business to business (contract claim), maka gugatan yang
diajukan ke ICSID tidak berlaku. Sayangnya, Presiden Soesilo Bambang
Yudhoyono sudah memberi persetujuan melalui Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012.
Kata Kunci : penanaman modal, arbitrase, ICSID, ijin usaha, contract
claim, treaty claim
vi
031314153046 | 3001 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain