Karya Ilmiah
TESIS (2960) - Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Ketidaknyamanan Pemerintah dalam Menjalankan Putusan Pengadilan
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara.
Penyelenggaraan negara identik dengan kekuasaan didasarkan wewenang. Konsep
wewenang selalu diikuti dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban
pemerintah diadakan agar pemerintah dalam menyeelenggarakan negara tidak
menyalahgunakan wewenangnya yang berunjung pada sewenang-wenang dan
menyalahgunakan kewenangannya.
Tanggung gugat negara/pemerintah merupakan bentuk upaya hukum agar
pemerintah dapat bertanggung jawab atas semua tindakan pemerintah yang
merugikan dan/atau bertentangan asas-asas dalam pemerintahan. Rasio legis
tanggung gugat negara/pemerintah adalah bentuk perlindungan hukum bagi rakyat
atas tindakan pemerintah (kekuasaan pemerintah). Tidak jarang dalam tanggung
gugat negara/pemerintah di lembaga peradilan dimana pemerintah
mengenyampingkan kewajibannya dalam melaksanakan putusan pengadilan, untuk
itu penelitian ini memfokuskan pada upaya hukum selanjutnya yang dilakukan
penggugat apabila pemerintah tidak melaksanakan putusan pengadilan.
Terdapat dua teori berkaitan upaya hukum, yaitu upaya hukum preventif dan
represif. Dalam upaya hukum represif melihat upaya hukum selanjutnya dalam
lingkup pengadilan apabila pemerintah tidak menjalankan putusan pengadilan,
yaitu dengan “eksekusi”. Upaya hukum preventif atas tidakan pemerintah tidak
menjalankan putusan pengadilan dengan memanfaatkan lembaga pengawas.
Terdapat persoalan dalam upaya hukum “eksekusi” dihambat oleh asas-asas dalam
pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan upaya hukum melalui
lembaga pengawas dibatasi sifatnya berupa rekomendasi. Ujungnya akan kembali
kepada itikad baik dari pemerintah untuk menjalankan putusan pengadilan tersebut.
Kata kunci : Tanggung Gugat, Perlindungan Hukum, Tindakan Pemerintah.
031424153004 | 2960 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain