Karya Ilmiah
TESIS (2531) - Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Putusan Mahkamah Agung
Posisi saksi mahkota menyebabkan berbagai pendapat, baik dari praktisi dan
akademisi, mengenai pengajuan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses pidana.
Beberapa pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan karena
bertujuan untuk mencapai rasa keadilan publik. Tetapi beberapa berpendapat,
bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diizinkan karena bertentangan dengan hak
asasi manusia. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota
juga muncul dalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan melakukan studi pada teori pengaturan saksi
mahkota berdasarkan KUHAP dan UU Korupsi dan rasio decidendi putusan
Mahkamah Agung yang tidak memungkinkan dan yang memungkinkan
penggunaan saksi mahkota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum. Dari hasil penelitian ini akan diketahui konsep kasus yang
berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan
dan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menganalisis dasar ratio
decidendiputusan Mahkamah Agung yang dikaji oleh teori-teori dalam pendapat
atau pertimbangan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung, yang
dalam penelitian ini dikemukakan teori penemuan hukum (rechtvinding), dan
mengetahui pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP dan UU Korupsi yang
sering digunakandalam praktek serta menentukan hak dan kewajiban sebagai
terdakwa untuk diperiksa sebagai saksi mahkota dengan ketentuan perundang-
undangan.
Kata Kunci : Putusan, Mahkamah Agung, Saksi Mahkota, Pendapat.
031324153047 | 2531 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain