Karya Ilmiah
TESIS (2405) - Ganti Kerugian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Yang Tanah Ulayatnya Dilakukan Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari pembangunan yang telah
dilakukan oleh negara tersebut. Negara sangatlah memerlukan tanah untuk
menunjang keberhasilan pembangunan. Saat ini, pembangunan di Indonesia terus
meningkat sedangkan persediaan tanah tidak berubah. Keadaaan ini berpotensi
menimbulkan konflik atau permasalahan hukum terkait dengan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah
masyarakat dan juga tanah ulayat masyarakat hukum adat. Permasalahan tersebut
seringkali diakibatkan adanya ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah
tidak sesuai dengan harapan masyarakat hukum adat yang telah mendiami tanah
tersebut selama bertahun-tahun.
Ganti rugi yang layak harus didasarkan atas nilai nyata atau nilai
sebenarnya dari tanah atau benda yang bersangkutan. Pola penetapan ganti rugi
atas tanah ditetapkan melalui musyawarah dengan memperhatikan harga umum
setempat dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi tanah. Ganti kerugian
yang diberikan dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali,
gabungan antara dua atau lebih ganti kerugian, dan bentuk lain yang disetujui oleh
para pihak.
Kata kunci : Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat, Ganti Rugi
031214253120 | 2405 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain