Text
TESIS (2300) - Kedudukan Peraturan Menteri dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
“Conceptual, statute and historical approach”. Melalui pendekatan tersebut,
dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis terhadap Kedudukan
Peraturan Menteri dalam pelaksanaan di lingkup Pemerintahan Daerah khususnya
Pemerintah Provinsi.
Penelitian ini berorientasi pada upaya melakukan penelaahan secara
mendalam mengenai Kedudukan Peraturan Menteri dalam lingkup
penyelenggaraan pemerintah provinsi. Permasalahan muncul ketika terjadi
peralihan dari era sebelum otonomi daerah ke era otonomi daerah. Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang sebelumnya berkedudukan sebagai Kantor Wilayah yang
berarti merupakan Instansi Vertikal dari Pusat termasuk Departemen
(Kementerian), kini beralih menjadi instansi yang terlepas dari Pusat, sehingga
harus tunduk pada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri
yang dikeluarkan menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk dalam hal norma
hukum dan daya ikatnya, sehingga diarahkan pada pembahasan yaitu terkait
karakteristik peraturan menteri dan legal standing dari peraturan menteri terhadap
kewenangan Gubernur.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik peraturan menteri
bersifat regeling. Sedangkan legal standing dari Peraturan Menteri terhadap
kewenangan Gubernur yaitu sebagai pedoman dalam rangka menyeragamkan
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai negara kesatuan dan gubernur
melakukan kewenangan berupa pembinaan dan pengawasan.
Kata Kunci : Peraturan Menteri, Wewenang dan Otonomi Daerah.
031141074 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain