Karya Ilmiah
TESIS (2277) - Kewenangan Ombudsman Dalam Memeriksa Notaris Yang Melakukan Malpraktek dan Pelanggaran Kode Etik
Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus
memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat meskipun notaris bukanlah
Pegawai Negeri yang juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang notaris untuk
membuat alat bukti yang berupa akta otentik, banyak terjadi hal yang karena
ketidaksengajaannya atau karena kurang menguasainya maka dapat terjadi tindakan
malpraktek. Oleh karena itu notaris harus berada dalam pengawasan suatu lembaga yang
independen dan netral yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris
sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik.
Tapi ada lembaga lain seperti Ombudsman yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap notaris yang melakukan malpraktek dan pelanggaran kode etik profesi.
Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah sistem case
study atau studi kasus, dengan menggunakan bentuk pendekatan perundang-undangan
(Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dalam pembahasan
permasalahannya. Pokok permasalahan yang dibahas mengenai apakah notaris yang
melakukan malpraktek dapat dijatuhkan sanksi oleh Ombudsman serta siapakah yang
berwenang memberikan sanksi terhadap notaris yang melakukan tindakan malpraktek,
pelanggaran etika, dan pelanggaran UUJN.
Berdasarkan pembahasan, dapat diketahui bahwa notaris yang melakukan
malpraktek tidak dapat dijatuhkan sanksi oleh Ombudsman serta pihak yang memberi sanksi
kepada notaris yang melakukan malpraktek dan pelanggaran kode etik profesi adalah Majelis
Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.
Kata kunci: Ombudsman, Notaris, Malpraktek
031224253008 | 2277 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain