Karya Ilmiah

TESIS (2122) - Kedudukan Hukum Peraturan Bersama Terkait Terkait Pelimpahan Perkara Dari Penyidik Ke Penuntut Umum

---

Kedudukan hukum Peraturan Bersama dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia sebagai peraturan yang berkekuatan hukum mengikat ke dalam dan hanya berlaku
bagi jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bersama merupakan peraturan yang bersifat pelaksana dari peraturan-
peraturan jajaran tersebut dalam hal menangani perkara pidana. Kedudukan hukumnya di

dalam KUHAP adalah sebagai peraturan pelaksana internal jajaran tersebut yang memiliki
kekuatan hukum mengikat ke dalam. Peraturan Bersama tersebut dapat dijadikan sebagai
pelaksana KUHAP sehingga dapat pula dijadikan sebagai petunjuk untuk menerbitkan Surat
Penghentian Pemeriksaan Penyidikan (SP3) sepanjang alasan untuk penghentiannya
dikaitkan dengan alasan penghentian penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam
ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Adapun hasil penelitian hukum ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam
pelaksanaan peraturan bersama tersebut diatas dalam pelaksanaan penghentian penyidikan
yang terdapat pada Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Hukum Acara Pidana, Peraturan Bersama.

---

Ketersediaan

031214153070

2122

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2122

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2014

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PIDANA KORUPSI

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar