Karya Ilmiah
TESIS (2067) - Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Peningkatan Jual Beli Stand Pusat Permbelanjaan Yang Berbentuk Baku Dengan Sistem Pre Project Selling
Dalam rangka melaksanakan transaksi bisnis properti khususnya rumah susun
seperti stand pusat perbelanjaan, maka pemaparan mengenai keabsahan perjanjian
pengikatan jual beli (PPJB), khususnya dalam bentuk perjanjian baku, hubungan
hukum diantara masing-masing pihak pada suatu perjanjian tersebut diperhatikan
dengan seksama, khususnya mengenai hak dan kewajiban pihak pengembang,
pembeli, dan pemerintah. Hal ini sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-
undangan, baik di dalam Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
Terdapat pelaku usaha yang ternyata menyisipkan klausula-klausula baku
yang dilarang dalam PPJB satuan rumah susun seperti stand pusat perbelanjaan,
khususnya yang dipasarkan secara pre project selling. Terdapat beberapa pihak
pengembang yang menunjukkan sikap ketidak kooperatifan pada saat disebutkan
bahwa survey dilakukan dalam rangka identifikasi klausula baku yang dilarang
berdasarkan Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
031142161 | 2067 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain