Karya Ilmiah
TESIS (1951) - Prinsip Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Di Dalam BUMN dan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini di latarbelakangi oleh upaya penegakan hukum pidana dan
penerapan prinsip Business Judgment Rule dalam korupsi BUMN. Hal ini
dipergunakan untuk meminimalisir kriminalisasi atas resiko bisnis yang
ditanggung sebuah BUMN sebagai tindak pidana korupsi. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah pengertian dari prinsip Business Judgment Rule dan
kajian apakah setiap kerugian dalam BUMN yang berbentuk PT dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Di teliti dengan metode yuridis
normatif dan berbentuk analisa kasus. Kerugian pada BUMN harus benar-benar
diperiksa secara jeli dan teliti, mana yang merupakan murni resiko bisnis dan
mana yang merupakan kerugian yang menyangkut keuangan negara sehingga
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur oleh
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
tentang Tindak Pidana Korupsi. Apabila sudah memenuhi prosedur sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan namun tetap terjadi kerugian
keuangan negara maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi,
karena kerugian tersebut murni resiko bisnis yang sudah diperhitungkan RUPS
setiap tahunnya.
Kata Kunci : Business Judgment Rule, Korupsi, BUMN
031141153 | 1951 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain