Karya Ilmiah
TESIS (1930) - Penerapan Sanksi Pidana Dibawah Sanksi Minimun Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Hakim dengan kekuasaannya mempunyai kedudukan strategis dalam
menciptakan penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui putusan yang
dijatuhkan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, hal ini menarik
Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana
Dibawah Sanksi Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Adapun
rumusan masalah yang diajukan: (1) sistem pemidanaan menurut KUHP dan
kaitannya dengan ketentuan pidana minimum khusus, (2) Akibat hukum dari
penerapan sanksi pidana dibawah sanksi minimum khusus dalam perkara tindak
pidana korupsi.
Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (concptual
approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang
digunakan adalah bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum sekunder
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut: (1) Diaturnya ketentuan mengenai sanksi minimum khusus dalam
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mencegah
terjadinya disparitas pidana bagi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, (2)
Dengan adanya putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang menerapkan
ancaman sanksi dibawah ancaman minimum dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat mengakibatkan akibat hukum
yaitu putusan tersebut “dinyatakan batal” (niegtig verklaard) atau “dapat
dibatalkan” (vernietig baar) oleh instansi yang lebih tinggi atau instansi yang
berwenang.
Kata kunci : Sanksi, Pidana, dan Korupsi
031141098 | 1931 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain