Karya Ilmiah
TESIS (1700) - Penerapan Sanksi Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan
oleh Pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Pengadaan tersebut
digunakan sebagai salah satu instrument untuk menggerakkan perekonomian nasional.
Demi melaksanakan fungsinya tersebut tentu diperlukan adanya peraturan tersendiri
sehingga pengadaan dilaksanakan secara tepat guna. Atas alasan inilah tentang
pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur tersendiri dan telah diperbaharui dengan
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Dalam Peraturan Presiden a quo diatur
mengenai prosedur pengadaan termasuk di dalamnya mengenai kontrak pengadaan.
Kontrak Pengadaan diperlukan sebagai salah satu sarana untuk mengatur hubungan
antara pemerintah selaku pengguna dengan pihak lain selaku penyedia. Sebagaimana
kontrak yang dibuat oleh para pelaku bisnis, substansi dan tujuan Kontrak Pengadaan
sebenarnya tidak berbeda dengan kontrak bisnis yang umumnya dibuat para pelaku
bisnis. Namun, dengan hadirnya pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkontrak
memberikan implikasi tertentu dalam pelaksanaan kontrak pengadaan.
Mengingat peraturan mengenai Kontrak Pengadaan sangat terbatas, dengan
adanya tesis ini penulis hendak membahas mengenai Kontrak Pengadaan yang dibuat
oleh pemerintah terutama berkaitan dengan pengaturan dan pengenaan sanksi sebagai
sarana penegakan pada kontrak, sehingga pada akhirnya dapat memberikan masukan
yang berguna mengenai Kontrak Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
030943098 | 1700 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain