Karya Ilmiah
TESIS (1680) - Pengawasan DPRD Terhadap Perencanaan APBD Berdasarkan Perspektif Hukum dan Pendapat Masyarakat
Partisipasi publik terhadap penyusunan Raperda APBD telah diakomodir dalam
beberapa ketentuan dalam peraturan perundang - undangan, namun pengaturannya
belum tersistematis dengan baik dan belum secara tegas mengatur tentang kewenangan
anggota DPRD dalam mengimplementasikan keinginan rakyat yang diserap melalui
dengar pendapat dan dari hasil reses. Pada sisi yang lain anggota DPRD tidak hanya
mewakili dan memperjuangkan partai politik yang yang mengusungnya sebagai calon
dalam pemilihan umum tetapi juga mempunyai posisi dan peran sebagai perwakilan
politik yang menyuarakan kepentingan dan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya
sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk penyusunan
Raperda APBD partisipasi publik selalu harus diperhatikan. Dalam hal ini pengawasan
PERDA oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam beberapa ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa Fungsi pengawasan DPRD merupakan
suatu proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan dalam pemerintahan
terutama yang telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan tujuan untuk
melihat sejauhmana dan bagaimana lembaga publik ( pemerintah daerah ) telah
menjalankan kegiatan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tersebut, dengan melakukan kegiatan berupa dengar pendapat, kunjungan kerja,
pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kerja yang sesuai dengan
peraturan tata tertib DPRD.
Keywords : Partisipasi publik, Pengawasan, DPRD, Perencanaan, APBD
031044062 | 1680 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain