Karya Ilmiah

TESIS (1637) - Klausula Baku Dalam Perjanjian Peningkatan Jual Beli (PPJB) Apartemen

---

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengambil judul “KLASULA BAKU
DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)
APARTEMEN".
Latar belakang penulisan tesis ini adalah Apartemen saat ini sudah
menjadi salah satu alternatif tempat tinggal yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan perumahan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di
daerah-daerah yang berpenduduk padat dan luas tanah yang terbatas.
Praktik jual beli apartemen yang dalam tahap pembangunan atau tahap
perencanaan diakomodasikan dengan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB). PPJB bukanlah perbuatan hukum jual beli yang bersifaat riil dan tunai,

tetapi merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan prestasi masing-
masing di kemudian hari, yakni pelaksanaan jual beli dihadapan PPAT jika

bangunan telah selesai, bersertifikat dan layak huni.
Jual beli rumah apartemen antara developer dengan konsumen, didasarkan
pada perjanjian baku/standar yang ditetapkan secara sepihak oleh developer dan
berlaku umum (massal) yang sudah ditetapkan oleh developer atau legal officer,
dan konsumen tinggal menandatanganinya “take it”, apabila setuju, dan “leave
it”, apabila tidak setuju, dengan membayar uang tanda jadi (booking fee),
kemudian disodori PPJB, yang di dalamnya dicantumkan klausul eksonerasi
(excemption clause).
Pihak yang memiliki kedudukan lebih baik memiliki peluang lebih besar
untuk melakukan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden),
artinya secara leluasa developer dapat memasukkan kepentingannya dalam PPJB.
Ketidakadilan dijumpai dalam klausul-klausul PPJB seperti adanya
pembatasan atau pengalihan tanggung jawab, adanya penolakan penyerahan
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen, dan adanya pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha,
sehingga mengakibatkan kedudukan developer dan konsumen menjadi tidak
seimbang, dan menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan dirugikan.
Untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah

menuangkan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum, yaitu Undang-
undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan

pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Bentuk
intervensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada
konsumen dengan cara membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi tawar para
pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan
Konsumen.

viii

Dari uraian di atas, penulis membatasi permasalahan tesis ini dengan dua
rumusan permasalahan, yaitu: 1) Apakah klausula baku yang tertuang dalam
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen bertentangan dengan larangan
klausula baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen; 2) Bagaimana
tanggung gugat developer berkaitan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) Apartemen. Selanjutnya tujuan dari penulisan tesis ini adalah: 1) Untuk
mengkaji dan menganalisis klausula baku yang tertuang dalam Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen bertentangan dengan klausula baku
dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen; 2) Untuk mengkaji dan
menganalisis tanggung gugat developer berkaitan dengan Perjanjian Pengikatan
Jual Beli (PPJB) Apartemen.
Adapun metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah normatif,
yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isu-isu hukum, yang
dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil
yang akan dicapai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.
Metode pendekatan Undang-undang (Statute Approach) yaitu, pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual
(Conceptual Approach) yaitu, pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip
hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun

doktrin-doktrin hukum, agar menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, dan asas-asas hukum atau argumentasi hukum yang

merupakan sandaran peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam
memecahkan isu yang dihadapi.
Pada akhir penulisan tesis ini, maka penulis mengambil kesimpulan: 1)
Klausula baku yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
Apartemen bertentangan dengan larangan pencantuman klausula baku dalam
Pasal l8 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Selain itu ketentuan
Pasal 18 ayat (1) huruf f, terhadap objek jual beli, hanya sebatas jasa saja, tidak
termasuk barang. Dan Pengawasan pencantuman klausula baku oleh BPSK yang
kurang efektif. 2) Tanggung gugat developer dalam PPJB Apartemen berdasarkan
perjanjian (Pasal 1320 BW) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).
Tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, konsumen sangat sulit
untuk membuktikan adanya developer melakukan perbuatan melanggar hukum.
UUPK menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan
kepada konsumen, tetapi kelemahan konsumen dalam memperjuangkan haknya
adalah karena tingkat kesadaran akan haknya memang masih sangat rendah.
Kata Kunci : klausula baku, tanggung gugat, developer, perjanjian pengikatan jual

beli (PPJB), Apartemen.

---

Ketersediaan

031042106

1637

Ruang Tesis

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1637

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2012

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PERJANJIAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar