Karya Ilmiah
TESIS (1614) - Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa perubahan yang
berarti, minimal pada tataran konstitusi. Perubahan tersebut ditandai dengan
adanya pengakuan terhadap kearifan lokal melalui amandemen kedua Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).
Struktur pemerintahan di Indonesia menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi
adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam kaitannya dengan masyarakat khususnya masyarakat hukum adat,
keberadaan masyarakat hukum adat dikenal dengan adanya Hak Ulayat secara
legalitas diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA),
khususnya Pasal 3 juncto Pasal 5. Keberadaan pangakuan ulayat diperkokoh
dalam Pasal 18 B yang mengandung 2 (dua) prinsip dalam pengelenggaraan
pemerintahan daerah, yaitu Prinsip pengakuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau yang bersifat istimewa dan Prinsip pengakuan eksistensi dan hak-hak
tradisional masyarakat adat.
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan
Pemerintah Daerah dalam bidang pertanahan menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan upaya hukum apa saja yang
dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah
031042092 | 1614 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain