AIRLANGGA LAW LIBRARY

  • Profil
    SejarahPustakawanJam Layanan
  • Layanan
    Cek TurnitinLibrary Class
  • koleksi
    e-book & e-journal
  • Fasilitas
  • Jadwal Kegiatan
  • Unduh
  • FAQ
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

Karya Ilmiah

TESIS (1524) - Kebijakan Pertanahan Dalam Kaitannya Dengan Penanaman Modal

Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum - Nama Orang; Michael Subagio, S.H - Nama Orang;

Kebijakan pemerintah bagi penanam modal atau perusahaan yang membutuhkan tanah
untuk usahanya adalah dengan pemberian hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Bagi pengusaha perorangan dan pengusaha
berkewarganegaraan Indonesia, selain ketiga hak atas tanah di atas dapat diberikan Hak
Milik. Untuk memperoleh hak atas tanah harus mendapatkan ijin lokasi sebagaimana
tercatat dalam Keputusan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Izin Lokasi, dan selanjutnya tata cara perolehan hak atas tanah tercantum Keputusan
Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 yang mengatur tentang
Tata Cara Perolehan Hak bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal dan
peraturan pelaksana lainnya. Pembatalan Pasal 22 UUPM oleh Mahkamah Konstitusi
bertujuan untuk pembatasan penguasaan tanah dalam skala besar oleh swasta serta
eksploitasi tanah, air, dan sumber daya alam yang memegang hajat hidup orang banyak
harus tetap dimiliki oleh pemerintah dan tidak boleh diserahkan pada pihak asing (prinsip
penguasaan oleh Negara). Walaupun terdapat pembatalan Pasal 22 UUPM oleh
Mahkamah Konstitusi, penanam modal tidaklah begitu saja dirugikan. Akibat hukum
bagi penanam modal yang mendapatkan sertipikat Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai yang pemberian dan perpanjangannya diberikan di muka
sekaligus oleh Badan Pertanahan Nasional sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi,
dimana pemberian itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam PP No. 40 Tahun

1996 maka sertipikat itu tetap sah dan mendapat perlindungan hukum sesuai undang-
undang yang berlaku.

Kata Kunci: Penanam Modal , Hak Atas Tanah


Ketersediaan
0308105701524Ruang TesisTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1524
Penerbit
Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2011
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
PENANAMAN MODAL
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

AIRLANGGA LAW LIBRARY
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Airlangga Law Library adalah salah satu unit bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memiliki tugas mengelola karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan informasi civitas akademika.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik