Karya Ilmiah
TESIS (1480) - Perlindungan Hukum Wajib Pajak Atas Penerbitan Surat Paksa Oleh Direktorat Jendral Pajak
Negara merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki tujuan tertentu
dan bersama-sama, sedangkan untuk menjaga kelangsung hidup negara, yakni
untuk menjaga kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga
negara, dibiayai dari penghasilan negara, yang salah satunya adalah berasal dari
pajak yang dipungut dari masyarakat.
Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pembahasan pada penagihan pajak
dengan surat paksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang merupakan tindakan penagihan pajak
secara aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi Surat
Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, dan Lelang.
Dan sasaran penyusunan tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum
dalam hal wajib pajak merasa keberatan atas pelaksanaan penagihan pajak dengan
surat paksa dengan istrumen hukum yang ada yakni melakukan gugatan kepada
pengadilan pajak, sedangkan terhadap keberatan atas besarnya hutang pajak yakni
melalui keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan banding kepada
pengadilan pajak serta dimungkinkan permohonan peninjauan kembali jika
terdapat data baru yang mempengaruhi besarnya hutang pajak yang harus dibayar
oleh wajib pajak. Dalam hal dilakukan pencegahan dan penyanderaan oleh
Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak maka wajib pajak hanya dapat
melakukan gugatan kepada pengadilan negeri, tidak kepada pengadilan pajak, dan
apabila terhadap gugatan tersebut dikabulkan dan telah memiliki kekuatan hukum
yang tetap maka wajib pajak dapat megajukan rehabilitas nama baik kepada
Direktorat Jenderal Pajak.
Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan
bagi pembacanya.
030942100 | 1480 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain