Karya Ilmiah
TESIS (1464) - Implementasi Fungsi Penganggaran DPRD Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Konawe Utara)
Di era otonomi daerah, DPRD sebagai lembaga perwakilan memiliki peran
sentral untuk secara optimal mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat
atau paling tidak memperjuangkan aspirasi rakyatnya (konstituen) dalam rangka
menuju apa yang menjadi harapan masyarakat dan harus mampu
dipertanggungjawabkan pada rakyat. Namun kedudukan dan fungsi DPRD dalam
implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah sering menjadi sasaran dan
sumber kontroversi. Salah satu alasan yang mendasari diantaranya karena DPRD
sering menghianati cita-cita pembentukannya sehingga ada warga masyarakat
yang merasa tidak terwakili dan diwakili.
Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah
fungsi penganggaran DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
partisipasi masyarakat dalam fungsi penganggaran DPRD.
Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan
penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi penganggaran DPRD
belumlah terintegrasi secara luas bagi masyarakat hal ini dikarenakan regulasi
perundangan yang masih memberikan ruang yang sempit terlebih dalam hal
pelaksanaan pengawasan pelaksanaan APBD selain itu regulasi partispiasi
masyarakat tidaklah memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dalam
menentukan anggaran kebutuhan pembangunan akan tetapi lebih pada
penyetujuan atas rancangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.
030943078 | 1464 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain